Menganalisa aturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang terdapat dalam UUD 1945

1. Temukan aturan tentang ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan yang terdapat dalam UUD 1945 amandemen ke 4 !

2. Analisis masing-masing aturan yang telah ditemukan, apakah sudah seauai atau belum ?

3. Berikan alasannya dan solusi alternatifnya ! 



Jawaban : 

1.  a. tentang ekonomi 
     Pasal 33 : 
     Ayat 4 : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasae atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 


b. tentang politik 
Pasal 27 :
Ayat 1 : Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.


c. tentang sosial budaya 
Pasal 32 : 
Ayat 1 : Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Ayat 2 : Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan budaya nasional. 


d. tentang pendidikan 
Pasal 31 :
Ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapat pandidikan.

Ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 

Ayat 3 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan iman dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam UU. 

Ayat 4 : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 

Ayat 5 : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan serta kesejahteraan umat manusia. 


e. tentang pertahanan dan keamanan 
Pasal 30 : 
Ayat 1 : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 

Ayat 2 : Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian NKRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Ayat 3 : Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 

Ayat 4 : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Ayat 5 : Susunan dan Kedudukan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan TNI dan kepolisian Negara Republik Indonesia didalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan. 



2. Sudah sesuai, menurut saya peraturan perundang-undangan tersebut semestinya sudah dilakukan dengan pertimbangan yang matang sebelum disahkan menjadi undang-undang yang sah. 

Peraturan tentang ekonomi menjelaskan bahwa setiap orang boleh melaksanakan kegiatan ekonomi dan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. 

Peraturan tentang politik menjelaskan bahwa setiap warga negara boleh berpartisipasi dalam politik dan memiliki kedudukan yang sama, tidak boleh pilih kasih dan wajib menjunjung hukum yang berlaku. 

Peraturan tentang sosial budaya menjelaskan bahwa negara serta warga negaranya harus melestarikan kekayaan budaya nasional di tengah perubahan zaman yang semakin berubah. 

Peraturan tentang pendidikan menjelaskan bahwa setiap warga negara harus mengikuti pendidikan dan dijamin oleh negara agar tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. 

Peraturan tentang pertahanan dan keamanan menjelaskan bahwa setiap warga negara harus berperan aktif dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara disokong oleh kekuatan utama yaitu TNI dan Polri. 


3. Alasannya adalah karena menurut saya aturan perundang-undangan tersebut sudah disusun sesuai dengan rancangan-rancangan UU yang telah dipertimbangkan secara matang. Aturan undang-undang tersebut isinya sudah mencakup apa yang terjadi didalam kehidupan warga negara Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya aturan undang-undang tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya atau kurang maksimal. Sehingga masih ada warga negara yang belum paham mengenai isi aturan undang-undang tersebut.