Asas-Asas dalam Pelakasanaan Pemilu di Indonesia sesuai dengan Demokrasi Pancasila


Kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Dalam pelaksanaannya, demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dengan demikian, wakil rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat.


Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanah rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum.


Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut.


  • Pengisian keanggotaan MPR, karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD ( Pasal 2 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 )

  • Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu ( Pasal 19 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 )

  • Pengisian keanggotaan DPD ( Pasal 22C ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 )

  • Pemilihan Presiden dan Wakil  Presiden dalam suatu paket pasangan secara langsung ( Pasal 6A ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 )

  • Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ( UU No. 23 Tahun 2014 )


Asas-Asas Pemilihan Umum ( Pemilu )

Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi, dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ( LUBER dan Jurdil ). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Pemilu ), menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai berikut.


a. Langsung

Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.


b. Umum

Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya.


c. Bebas

Asas bebas, memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu, memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.


d. Rahasia

Asas rahasia, memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapa pun dengan jalan apa pun.


e. Jujur

Asas jujur mengandung arti bahwa, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


f. Adil

Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu, mendapatkan perlakuan yang sama bebas dari kecurangan pihak manapun.



Itulah asas-asas dalam pelakasanaan pemilu. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaan pemilu maka kita tidak boleh mengabaikan salah satu dari asas-asas pemilu tersebut. Apabila salah satu saja tidak terlaksana, maka dapat dipastikan jalannya pemilu akan terganggu dan bisa berakibat perselisihan. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua saat menjalankan pelaksanaa pemilu. Sekian dan TERIMA KASIH