10 Pilar Demokrasi Yang Ada Di Indonesia |Menganalisis dalam berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan

1. Lakukan analisis implementasi dari kesepuluh pilar demokrasi itu dalam berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, serta ihwal tingkat keberhasilannya. Adakah kesenjangan antara yang normatif dengan praktiknya ? 

2. Apakah praktik demokrasi Indonesia saat ini telah sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 ? Berikan penjelasan serta contohnya ! 


Jawaban :

1. a. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 


* Kehidupan Politik : 
Dalam kehidupan politik, implementasinya sudah berjalan sesuai dengan pilar demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila kita telaah lagi bahwa seseorang yang ingin terjun ke kehidupan politik harus taat kepada Pancasila dan di dalam Pancasila itu terkandung sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Bisa dikatakan demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan politik sudah berjalan.


Untuk tingkat keberhasilan pelaksanaannya semua itu balik lagi ke individu masing-masing, apakah diri kita selama menjalani kehidupan politik sudah melaksanakan pilar demokrasi tersebut. Hal itu bisa dimulai dengan menerapkan perilaku yang mencerminkan demokrasi berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya saja jujur, menepati janjinya, dan berperilaku baik. 


Untuk kesenjangan antara yang normatif dengan praktiknya memang masih terjadi. Bisa diketahui masih ada seorang politisi yang melanggar nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Misalnya ada seorang politisi yang melakukan korupsi yang sudah jelas ada aturan yang melarang korupsi. Hal tersebut bisa dikatakan seorang politisi tersebut sudah berperilaku yang tidak jujur, tidak menepati janjinya, dan berperilaku tidak baik.



b. Demokrasi dengan Kecerdasan 


* Kehidupan Budaya :
Dalam kehidupan budaya, implementasinya sudah berjalan sesuai dengan pilar demokrasi dengan kecerdasan, tetapi hal tersebut masih perlu ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari bisa diketahui dari perilaku-perilaku manusia yang sudah mengembangkan berbagai inovasi yang dapat memudahkan kegiatannya serta tingkah lakunya dalam melaksanakan mana budaya yang sesuai dengan Pancasila. Lebih tepatnya mampu berpikir budaya seperti apa yang kedepannya mampu mengantarkan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. 


Untuk tingkat keberhasilan pelaksanaannya bisa dilihat dari kehidupan sehari-harinya, misalnya untuk sekarang ini warga negara Indonesia wajib melakukan pendidikan yang dijamin oleh negara serta dalam menjalaninya diterapkan berbagai budaya Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.


Untuk kesenjangan antara yang normatif dengan praktiknya memang masih ada. Bisa dilihat bahwa sekarang ini banyak orang yang lebih bangga melakukan budaya yang mungkin belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya banyak orang yang senang menirunbudaya barat daripada budaya sendir. Padahal kalau diperdalam, budaya sendiri lebih memiliki makna yang kedepannya mampu mengantarkan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang unggul dan percaya diri. Mengapa hal tersebut terjadi, hal ini bisa disebabkan minimnya pengakuan bahwa budaya Indonesia itu merupakan budaya yang paling baik. 



c. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat 


* Kehidupan Politik : 
Dalam kehidupan politik, implementasinya demokrasi yang berkedaulatan rakyat sudah berjalan. Akan tetapi hal tersebut masih perlu peningkatan yang kedepannya dapat lebih sesuai dengan tujuan awalnya. Bisa dikatakan bahwa demokrasi yang berkedaulatan rakyat merupakan hak dan kewajiban syarat tercapainya demokrasi. Hal ini didasarkan pada kekuasaan tersebut berada ditangan rakyat, artinya rakyat berhak berdaulat atau menyampaikan aspirasinya untuk mencapai tujuan awal dari demokrasi yang berkedaulatan rakyat.


Untuk tingkat keberhasilannya bisa dikatakan masih perlu diperbaiki. Bisa dilihat selama ini masih ada suara aspirasi rakyat yang tidak didengarkan oleh wakil-wakil rakyat. Para wakil rakyat tersebut lebih memilih kepentingan terhadap dirinya. 


Untuk kesenjangan antara yang normatif dengan praktiknya masih ada. Bisa diketahui sekarang ini masih ada wakil rakyat yang sudah terpilih tidak lagi berpihak kepada rakyat, tetapi mereka lupa apa hakikat demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu seperti apa. Misalnya ada seorang rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya, tetapi aspirasi mereka tidak ditampung oleh para wakil rakyat. Tentu saja hal ini bisa berakibat adanya rasa tidak percaya lagi atau merasa ditipu yang datang dari rakyat itu sendiri kepada para wakil rakyat. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan perselisihan dan bisa juga berakibat pada kericuhan. 



d. Demokrasi dengan rule of law 


* Kehidupan ekonomi : 
Dalam kehidupan ekonomi, implementasi demokrasi dengan rule of law sudah berjalan, sehingga hal tersebut dapat menciptakan perekonomian yang adil dan taat aturan hukum. Hal ini berdampak pada perkembangan pembangunan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Bisa diketahui demokrasi dengan rule of law memberikan kekuasaan untuk melindungi, memberikan, dan menjamin warga negara dalam hal hukum. 


Untuk tingkat keberhasilannya bisa dikatakan cukup baik, sehingga dapat memberikan rasa tentram kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. 


Untuk kesenjangan antara yang normatif dengan praktiknya memang masih terjadi. Bisa dilihat sekarang ini ada ketimpangan dalam menyelesaikan masalah hukum. Hal ini didasarkan pada tingkat ekonomi orang tersebut, biasanya orang yang tingkat ekonominya tinggi lebih mudah mendapatkan hak untuk pembelaannya. Lain halnya dengan orang yang tingkat ekonominya rendah akan sulit mendapatkan hak pembelaannya, meskipun itu kasus hukum yang dialaminya tidak fatal. Misalnya ada seorang pejabat yang melakukan kasus hukum seperti korupsi yang dihukum penjara 2 tahun dan ada seorang buruh yang melakukan pencurian buah dihukum penjara 6 tahun. 

Apakah penyelesaian masalah tersebut sesuai dengan keadilan hukum. Tentunya tidak sesuai karena hal tersebut jelas terjadi ketimpangan yang besar. Apakah dalam penyelesaian hukum tidak dicari alasan utama seseorang melakukan perbuatan teraebut dan bagaimana dampak yang akan ditimbulkannya. Yang jelas seseorang yang ingin melakukan korupsi pasti ingin merasa kaya tanpa bersusah payah. Dan akibat dari perbuatannya itu kerugian yang ditimbulkannya cukup besar bagi negara. 

Mengapa hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan korupsi tersebut tidak lama. Karena yang melakukan kasus tersebut tingkat ekonominya bisa dibilang tinggi. Berbeda dengan seorang buruh tadi yang melakukan pencurian buah malah mendapat hukuman yang lama. 



e. Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan 


* Pertahanan dan Keamanan 
Dalam pertahanan dan keamanan, implementasi demokrasi dengan pembagian kekuasaan sudah berjalan. Bisa diketahui, dalam bidang pertahanan seorang TNI yang menjalankan tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara sesuai dengan kekuasaannya. Dan dalam bidang keamanan seorang Polisi yang menjalankan tugasnya untuk mengatur ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.


Untuk tingkat keberhasilannya bisa dikatakan sudah sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya dalam hal pertahanan dan keamanan. 


Untuk kesenjangan antara yang normatif dengan praktiknya memang masih terjadi, tetapi semua itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Apakah mereka sudah menjalankannya sesuai dengan tujuan dari tugas yang diserahkannya dalam hal pertahanan dan keamanan tersebut. Misalnya seorang Polisi yang paham terhadap aturan yang berlaku dan tidak berbuat sewenang-wenangnya terhadap masyarakat biasa.



f. Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia


* Kehidupan Sosial 
Dalam kehidupan sosial, implementasinya demokrasi dengan hak asasi manusia sudah berjalan sesuai dengan tujuan dari hak asasi manusia. Bisa diketahui hal ini memberikan seorang manusia bisa menjalankan kehidupannya tanpa ada paksaan dan hinaan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia dapat berinteraksi terhadap sesama manusia serta bebas mengembangkan minat, bakat, dan cita-citanya. 


Untuk tingkat keberhasilannya sudah berjalan sesuai demokrasi dengan hak asasi manusia yang berupa kebebasan dalam melakukan kehidupan sosial dan taat aturan yang berlaku. 


Untuk kesenjangan antara yang normatif dengan praktiknya masih ada. Misalnya adanya pembatasan terhadap hak dalam mengembangkan minat dan bakat yang tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Bisa diketahui setiap siswa harus dituntut bisa menguasai setiap pelajaran yang mungkin bukan minatnya.



g. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka


* Kehidupan Sosial
Dalam kehidupan sosial, implementasinya sudah berjalan namun perlu adanya peningkatan yang kedepannya dapat dimanfaatkan bersama. Bisa diketahui bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membeda-bedakannya. Untuk memperoleh keadilannya setiap orang berhak mengajukan pembelaan terhadap dirinya dan memberikan bukti-bukti yang mendukung. 


Untuk tingkat keberhasilannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan mampu memberikan keadilan yang nyata. 


Untuk kesenjangan antara yang normatif dengan praktiknya masih ada. Misalnya orang yang mampu membayar pengacara akan mudah mendapatkan pembelaan terhadap dirinya. Sedangkan orang yang kurang mampu mungkin akan lebih sulit mengajukan pembelaan terhadap dirinya.



h. Demokrasi dengan Otonomi Daerah 


* Kehidupan Politik 
Dalam kehidupan politik, implementasi demokrasi dengan otonomi daerah sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bisa diketahui adanya daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, mulai membangun dari sektor pariwisata, ekonomi, dan pengembangan masyarakat daerah. 


Untuk tingkat keberhasilannya dapat diketahui dari adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah Otonom dengan masyarakatnya dan dapat merasakan adanya manfaat otonomi daerah bagi masyarakatnya. 


Untuk kesenjangan antara yang normatif dengan praktiknya masih ada. Misalnya adanya penyalahgunaan dana otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah Otonom yang tidak digunakan dengan semestinya, sehingga perkembangan daerah tersebut terganggu dan manfaatnya kurang terasa. 



i. Demokrasi dengan Kemakmuran


* Kehidupan Sosial
Dalam kehidupan sosial, implementasinya demokrasi dengan kemakmuran sudah berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan oleh banyak orang. Bisa diketahui hal ini berdampak pada kehidupan sehari-hari. Munculnya rasa tentram dan bahagia saat seseorang telah mencapai kemakmuran yang dapat dirasakan oleh semua orang.


Untuk tingkat keberhasilannya dapat doketahui dari pembangunan yangbdapat dirasakan oleh semua orang, serta mampu berinteraksi tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Hal ini juga bisa dikatakan suatu tujuan bersama apabila suatu bangsa menjadi adil dan makmur. 


Untuk kesenjangan antara yang normatif dengan praktiknya memang masih ada. Hal ini bisa dilihat dari apakah kalau suatu bangsa yang makmur dengan pembangunan yang modern bisa dirasakan oleh semua orang. Tentunya makmur saja belum cukup, harus ada rasa keadilan yang semestinya. Misalnya, apabila suatu daerah ingin dibangun hotel, mall, atau apartemen. Dan memanfaatkan tanah yang dibeli dari rakyat. Dalam jangka waktu lama, hal tersebut bisa menghilangkan keseimbangan ekosistem yang berdampak pada rakyat biasa. Misalnya peralihan lahan tanam menjadi hotel menyebabkan berkurangnya sumber air saat kemarau yang berdampak bagi sekitarnya. 



j. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial


* Kehidupan Ekonomi
Dalam kehidupan ekonomi implementasi demokrasi yang berkeadilan sosial sudah berjalan, tetapi ada sebagian masyarakatnya yang belum bisa merasakan keadilan tersebut. Bisa diketahui dari adanya ketimpangan daerah di Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. 


Untuk tingkat keberhasilannya bisa diketahui dari fasilitas dan perekonomian yang ada pada suatu daerah, dapat dirasakan oleh masyarakatnya atau belum. Tetapi semua itu butuh proses untuk mencapai suatu demokrasi yang berkeadilan sosial, bisa dikembangkan mulai dari hal-hal yang bermanfaat kedepannya untuk sesama. 


Untuk kesenjangan antara yang normatif dengan praktiknya masih ada. Padahal pada Pancasila sila ke-5 terdapat makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun banyak orang yang salah mengartikan bahwa hal tersebut adalah kemakmuran. Misalnya digalakkan pembangunan gedung bertingkat agar terlihat makmur, tetapi hal tersebut tidak mengandung keadilan bagi semuannya. 




2. Sudah sesuai tetapi ada sebagian yang perlu ditingkatkan lagi. Praktik demokrasi Indonesia yang sesuai adalah melakukan Pemilu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, menyampaikan aspirasi secara bebas dimuka umum dan mentaati aturan yang berlaku. 

Namun ada juga praktik demokrasi Indonesia yang belum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dikarenakan adanya perselisihan selama menyampaikan pendapat yang tidak mengedepankan musyawarah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi malah mengedepankan perdebatan yang dapat menimbulkan perselisihan. Hal ini berdampak pada saat pelaksanaan demokrasi di Indonesia.